KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Disusun
Oleh :
1. Humara Mahira (23216324)
2. Maharani Kirana Dewi (24216217)
3. Piety Nindya Nindita (25216759)
Kelas :
1EB04
FAKULTAS
EKONOMI JURUSAN
AKUNTANSI
UNIVERSITAS
GUNADARMA
2017
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
1.
KONSEP DAN PENGERTIAN KEMISKINAN
A. KONSEP KEMISKINAN
Kemiskinan telah
mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab,
indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi
hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi
sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik,
kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang
meliputi kebutuhan makan maupun non makan.
Indikator Kemiskinan
Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti
tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain
di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam
konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan
kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006).
Membandingkan tingkat
konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi
orang perbulan. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah
ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan
memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan
publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Pada dasarnya definisi
kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:
1)
Kemiskinan Absolut
Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan
kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum
yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan
diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan
yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan
perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
2)
Kemiskinan Relatif
Kemiskinan dilihat dari aspek
ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar
minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya
(lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan
atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat
dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan
masalah distribusi pendapatan.
B. PENGERTIAN KEMISKINAN
Dalam perkembangan
dunia yang semakin mengglobal dan tidak mengenal antara ruang dan waktu
sehingga tidak mudah untuk membangun jaringan yang tepat dalam pengentasan
kemiskinan karena pengaruh antarnegara saling berkaitan. Konsep kemiskinan pada
zaman perang akan berbeda dengan konsep kemiskinan pada zaman merdeka dan
modern sekarang ini. Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman
penjajahan dahulu akan berbeda dengan saat ini. Demikian juga dari sisi tempat,
konsep kemiskinan di negara maju tentulah berbeda dengan konsep kemiskinan di
negara berkembang dan terbelakang. Mungkin keluarga yang tidak memiliki
televisi atau kulkas, seseorang yang tidak dapat membayar asuransi kesehatan,
anak-anak yang bermain tanpa alas kaki, seseorang yang tidak memiliki telepon
genggam, akses internet, dan lainnya di negara-negara Eropa dapat dikatakan
miskin. Namun tidak demikian di negara kurang berkembang seperti negara-negara
di Afrika.
Kemiskinan di sebagian negara justru ditandai
dengan kelaparan, kekurangan gizi, ketiadaan tempat tinggal, mengemis, tidak
dapat sekolah, tidak punya akses air bersih, dan listrik. Definisi kemiskinan
biasanya sangat bergantung dari sudut mana konsep tersebut dipandang. Contoh
riil di lapangan konsep kemiskinan antara Pulau Jawa tidak sama 2 Kemiskinan:
Isu, Paradigma, dan Kebijakan dengan Pulau Kalimantan begitu pula dengan Pulau
Sumatra, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Pulau Sulawesi
indikatornya sama tetapi sudut pandang sangat jauh berbeda. Bank Dunia mendefinisikan
bahwa kemiskinan berkenaan dengan ketiadaan tempat tinggal, kalau sakit dan
tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak mampu untuk sekolah dan tidak tahu
baca tulis.
Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan
sehingga takut menatap masa depan, tidak memiliki akses akan sumber air bersih.
Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan. Lebih
sederhana, Bank Dunia (2000) mengartikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan,
yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan yang dimiliki. Kemiskinan
biasanya dide inisikan sebagai sejauh mana
suatu individu berada di bawah tingkat standar layak hidup minimal yang dapat
diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. Marianti dan Munawar (2006)
berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, dide inisikan,
dan diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan telah diukur
dengan terminologi kesejahteraan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti
pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah
tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati. Niemietz (2011)
menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barangbarang
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan.
Para ahli membuat pengertian kemiskinan dengan
berbagai cara. Kemiskinan dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi,
kebutuhan akan diukur dengan sosial yang berkembang di masyarakat, pendapatan,
akses terhadap sumber-sumber tertentu, dan lainnya. Berbagai teori telah
dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspekaspek yang menentukan terjadinya
kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan
itu menggambarkan adanya perbedaan sudut pandang di antara pemerhati masalah
kemiskinan yang selalu menjadi perdebatan hangat di antara mereka. Secara umum
teori yang menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi, dibedakan menjadi teori yang
berbasis pada pendekatan ekonomi dan sosio-antropologis (nonekonomi), khususnya
tentang budaya yang berlaku di masyarakat.
Untuk mengubahnya. Kondisi ini terlihat jelas
pada kerajaan zaman dahulu. Seperti kehidupan para abdi kerajaan dengan sepenuh
hati mengabdi meski tanpa gaji (yang memadai) karena itu diyakini merupakan
sebuah takdir dan kebanggaan tersendiri, atau mungkin karena alasan lainnya.
Kemiskinan juga dapat dilihat dari standar hidup layak, artinya kita melihat
apakah seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih
lanjut diartikan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana tidak terpenuhinya
kebutuhan pokok sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kemiskinan seperti
ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Kebutuhan pokok yang dimaksud
akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, baik dari sisi
kuantitas maupun kualitas.
Di beberapa negara tertinggal seperti di kawasan
Afrika, kebutuhan yang paling mendasar adalah pangan, sandang, dan papan,
sedangkan di negara berkembang sebagian telah menambahkan pendidikan dan
kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan dasar. Di negara maju, kebutuhan dasar
tidak hanya sebatas itu, tetapi sebagian telah memasukkan hiburan (seperti
kepemilikan televisi, telepon, dan internet) dan rekreasi. Kualitasnya juga
berbeda antarkelompok negara. Semakin maju suatu negara maka kebutuhan dasarnya
semakin kompleks dengan standar kualitas yang semakin tinggi pula. Studi
sosiologis tentang kemiskinan diawali oleh Charles Both dan B. Seebohm Rowntree
(Townsend, 1954), mengatakan bahwa: (1) keluarga yang pendapatannya tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan minimum.
C. GARIS
KEMISKINAN
Pengukuran tingkat
kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun
1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. Penduduk miskin adalah
penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut batas miskin atau garis
kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, seseorang dapat
dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal
sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin
untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam
sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari.
Agar seseorang dapat hidup
layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak akan cukup, oleh karena itu
perlu pula dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan,
pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya.
Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan
makanan dan bukan makanan (BPS, 2007).
Salah satu cara mengukur
kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan
pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat
miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin
(CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting
diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat
berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarkat
miskin.
Dua indeks kemiskinan yang
sangat sering digunakan karena memenuhi empat kriteria tersebut adalah Indeks
Send dan Indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT) (P alpa). UNDP selain mengukur
kemiskinan dengan parameter pendapatan pada tahun 1997 memperkenalkan apa yang
disebut Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) (Human Poverty Indeks-HPI) atau biasa
juga disebut Indeks Pembangunan Manuisia (Human Development Indeks-HDI), yakni
bahwa kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (theree key
deprivations), yaitu kehidupan, pendidikan dan ketetapan ekonomi.
D. PENYEBAB DAN DAMPAK KEMISKINAN
Menurut
Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
(1)
Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan
tingkat pendapatan,
(2)
Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh
Negara yang berlainan,
(3)
Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan
kualitas sumber daya manusianya,
(4)
Perbedaan peranan sektor swasta dan
negara,
(5)
Perbedaan struktur industri,
(6) Perbedaan derajat
ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan
(7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan
dalam negeri. Sedangkan menurut Jhingan (2000), mengemukaan tiga ciri utama
Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling
terkait pada kemiskinan.
Penyebab Kemiskinan Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
1) Penyebab
Individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
2) Penyebab Keluarga, yang
menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3) Penyebab
Sub-Budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan
sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4) Penyebab
Agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk
perang, pemerintah, dan ekonomi.
5) Penyebab Struktural, yang
memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
E. FAKTOR-FAKTOR KEMISKINAN
Adapun faktor-faktor penyebab
terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal berikut ini :
1. Faktor Internal (dari
dalam diri individu)
Yaitu berupa kekurangmampuan dalam hal :
a. Fisik misalnya cacat,
kurang gizi, sakit-sakitan.
b. Intelektual misalnya kurangnya pengetahuan,
kebodohan, kekurangtahuan informasi.
c. Mental emosional
misalnya malas, mudah menyerah, putus asa temperamental.
d. Spritual misalnya tidak jujur, penipu,
serakah, tidak disiplin.
e. Sosial psikologis misalnya kurang motivasi,
kurang percaya diri, depresi/ stres, kurang relasi, kurang mampu mencari
dukungan.
f. Ketrampilan
misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja.
g. Asset misalnya tidak
memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal
kerja.
2. Faktor Eksternal (berada di luar diri individu atau
keluarga)
Yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain :
a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
b. Tidak
dilindunginya hak atas kepemilikan tanah.
c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha
sektor informal.
d. Kebijakan
perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung
sektor usaha mikro.
e. Belum
terciptanya sistim ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat
banyak.
f. Sistem
mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti
zakat.
g. Dampak sosial
negatif dari program penyesuaian struktural (structural Adjusment Program/
SAP).
h. Budaya yang
kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
i. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana.
j. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material.
k. Pembangunan
ekonomi antar daerah yang belum merata.
l. Kebijakan
publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.
Pertama, prasarana dan
sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah
penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan ataupun keahlian. Ciri
kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga Untuk mengukur
kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic
needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (Head
Count Index), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah
garis kemiskinan.
Analisis faktor-faktor
yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh
Ikhsan (1999). Ikhsan, membagi faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi
empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (human capital), modal fisik
produktif (physical productive capital), status pekerjaan, dan karakteristik
desa. Modal SDM dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan
mempangaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan
pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun
bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota
keluarga. Secara umum semakin pendidikan anggota keluarga maka akan semakin
tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan
yang lebih tinggi. Variabel modal fisik, yang antara lain luas lantai perkapita
dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk pertanian.
Kepemilikan lahan akan
menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif, rumah
tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang
lebih baik. Kepemilikan modal fisik ini dan kemampuan memperoleh pendapatan
sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan
keluarga. Anggota rumah tangga yang tidak memiliki modal fisik terpaksa
menerima pekerjaan dengan bayaran yang rendah dan tidak mempunyai alternatif untuk
berusaha sendiri. Komponen selanjutnya adalah status pekerjaan, di mana status
pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola
pendapatan rumah tangga.
World Bank (2002)
mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah
tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan
utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat
kesejahtaraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat
untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu
memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan.
Penyebab Kemiskinan Kemiskinan banyak
dihubungkan dengan:
1. Penyebab
individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan
kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab
sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari,
dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab
agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang,
pemerintah, dan ekonomi.
5. Penyebab
struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari
struktur sosial.
F. BEBERAPA
INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
a. Indikator
Kesenjangan
Ada sejumlah cara untuk mengukur
tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua
kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering
digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga
alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien
gini.
Yang paling sering dipakai adalah koefisien
gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 :
kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan
bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.
Kurva Lorenz, Kumulatif presentase dari
populasi, Yang mempunyai pendapatan Ide dasar dari perhitungan koefisien gini
berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1
atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar
tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.Ketimpangan dikatakan sangat
tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan
tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai
gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan koefisien gini
antara 0,2-0,35.
Selain alat ukur diatas, cara
pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah
dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga group : 40% penduduk
dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20%
penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.
Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan
diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan
pendapatan rendah. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam
distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok
berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan.
Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai
17% dari jumlah pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar 17 % dari jumlah pendapatan.
b. Indikator Kemiskinan
Batas garis kemiskinan yang
digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya
perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS)
menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita
sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994).
Untuk kebutuhan minimum makanan
digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan
minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta
aneka barang dan jasa.
Dengan kata lain, BPS menggunakan 2
macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan
pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang
sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index
merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin
adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis
kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non
makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis
kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food
line).
Untuk mengukur kemiskinan terdapat
3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan
dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of proverty : presentase
dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi
perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H. Kedua,
the dept of proverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah
yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan proverty
gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang
miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut yang
dapat dijelaskan dengan formula sebagai berikut :
Pa
= (1 / n) ∑i [(z - yi) / z]a
Indeks Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a >1. Bagian [(z - yi) / z] adalah perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan. Sedangkan bagian [(z - yi) / z]a adalah presentase eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa. Ketiga, the severity of property yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK.
Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan
orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara
penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks
ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan
untuk mengetahui intensitas kemiskinan.
G.
KEMISKINAN DI INDONESIA
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per
kapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta
orang (11,66%) berkurang sebesar 0,54 juta orang (0,30%) dibandingkan dengan
penduduk miskin pada Maret 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96%). Adapun pada
bulan maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita
perbulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang
(11,37%) artinya berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan jumlah penduduk
miskin pada september 2012
Lebih lanjut
mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia dapat disimak dalam tabel berikut
Tabel 2.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2013
Pulau
|
Jumlah Penuduk Miskin (x1000 orang)
|
Presentase Penduduk Miskin (%)
|
||||
Kota
|
Desa
|
Kota+Desa
|
Kota
|
Desa
|
Kota+Desa
|
|
Sumatera
|
2.008,33
|
4.111,09
|
6.119,42
|
9,64
|
12,72
|
11,51
|
Jawa
|
6.996,12
|
8.365,75
|
15.361,87
|
8,84
|
14,40
|
10,92
|
Bali dan Nusa Tenggara
|
601,31
|
1.385,60
|
1.986,91
|
11,17
|
16,67
|
14,51
|
Kalimantan
|
247,45
|
678,21
|
925,66
|
4,01
|
8,12
|
6,37
|
Maluku dan Papua
|
124,05
|
1.522,87
|
1.646,92
|
6,14
|
31,40
|
23,97
|
Indonesia
|
10.325,53
|
17.741,03
|
28.066,56
|
8,39
|
14,32
|
11,37
|
Dari
tabel diatas tampak bahwa presentase penduduk miskin terbesar berada di Pulau
Maluku dan Papua, yaitu sebesar23,97%. Sementara presentase terendah adalah di
Pulau Kalimantan yakni 6,73%. Adapun ditinjau dari sisa jumlah, sebagian besar
penduduk miskin berdomisili di Pulau Jawa (15,36 juta orang), sedangkan jumlah
terkecil ada di Pulau Kalimantan (0,92 juta orang). Selain itu, juga jelas
bahwa sebagian besar penduduk makin berada didaerah pedesaan (17,74 juta orang)
dan sisanya bermukim di kawasan perkotaan (10,33 juta orang)
H. KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN
Strategi oleh pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan:
1.
Jangka
pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan
2.
Jangka menengah
dan panjang mencakup:
·
Pembangunan dan
penguatan sector swasta
·
Kerjasama
regional
·
Manajemen APBN
dan administrasi
·
Desentralisasi
·
Pendidikan dan
kesehatan
·
Penyediaan air
bersih dan pembangunan perkotaan
·
Pembagian tanah
pertanian yang merata
Fritz H.S. Damanik,
2014. Sosiologi. Jakarta: PT Bumi Aksara
