Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat
strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra
(Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran
perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra
laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju
ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada
abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan
daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa
kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme
politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya
di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat
dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan
kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis
produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang
lewat di daerah mereka.
Era Pra-Kolonialisme
Yang dimaksud dengan
periode Pra-Kolonialisme adalah masa berdirinya kerajaan di wilayah
Nusantara (sekitar abad ke-5) sampai sebelum masa masuknya penjajah yang secara
sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah nusantara (sekitar
abad ke-15 sampai 19). Pada saat itu NKRI belum berdiri dan Nusantara masih terdiri atas
kerajaan-kerajaan.
Indonesia terletak di
posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia,
sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Hal
ini di karenakan Indonesia berada di jalur yang menghubungkan antara Indonesia
dengan Tiongkok, Indonesia dengan negara Timur Tengah, dan menghubungkan antara
Indonesia dengan Eropa. Hal ini juga membuat perkembangan yang pesat bagi
kerajaan–kerajaaan yang ada pada saat itu terutama di sektor perdagangan
Penggunaan uang yang
berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang
baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam. Namun penggunaan uang masih
terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam system perdagangan
Internasional.
Kejayaan suatu
kerajaan pada saat itu dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan
ramainya pelabuhan. Kerajaan yang berada di daerah Sumatra memperoleh
pendapatan dari sektor perniagaan atau perdagangan, sedangkan Kerajaan yang
berada di Pulau Jawa memperoleh pendapatan dari sektor pertanian dan perniagaan
atau perdagangan. Kedua sektor inilah yang berpengaruh bagi perkembangan
ekonomi di masa itu.
Dengan kata lain, system pemerintahan
masih berbentuk feudal. Kegiatan utama perekonomian adalah:
· Pertanian, misalnya
padi di Jawa dan rempah–rempah di Maluku.
· Eksplorasi hasil alam,
misalnya hasil laut, hasil tambang, dll.
· Perdagangan besar
antar pulau dan antar bangsa yang sangat mengandalkan jalur laut
Sistem Monopoli VOC
Kongsi Dagang atau
Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC)
yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah persekutuan dagang
asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia.
Meskipun sebenarnya
VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang, tetapi badan dagang ini istimewa
karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang
istimewa. Misalnya VOC boleh memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan
negara-negara lain. Bisa dikatakan VOC adalah negara dalam negara.
Tujuan utama VOC
adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah – rempah di
Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap
penduduk di kepulauan – kepulauan yang merupakan penghasil rempah – rempah, dan
terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk.
Strategi VOC Dalam
Menjalankan Monopoli:
· Ekstirpasi
Ekstirpasi adalah hak
VOC untuk menebang pohon yang menghasilkan komoditas yang laku di pasaran Eropa
agar tidak terjadi over produksi. Ekstirpasi dilakukan oleh VOC sebagai langkah
pencegahan agar hasil panen tidak melimpah, sehingga harganya di pasaran Eropa
menjadi murah.
· Pelayaran Hongi
Pelayaran Hongi adalah
misi pelayaran VOC yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan
terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar
ketentuan perdagangan Belanda.
Kehadiran VOC membawa
dampak bagi perekonomian dan perdagangan di Indonesia, diantaranya :
· Tumbuhnya kota-kota
dagang seperti Banten, Batavia, dan Padang.
· Eksploitasi kekayaan
alam yang berlebihan
· Hancurnya pusat-pusat
dan jalur-jalur perdagangan kerajaan Islam di Nusantara
· Tumbuhnya
perkebunan-perkebunan di Indonesia
Sistem Tanam Paksa
Sistem Tanam Paksa adalah peraturan yang
dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang
mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami
komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan
dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil
panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki
tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik
pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Sejarah Tanam Paksa:
· Pada tahun 1830 pada saat pemerintah
penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang
Diponegoro, 1825-1830), Gubernur Jenderal Judo mendapat izin khusus
melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi
kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah
penjajahan.
· Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi
bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya
diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan dan
menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah. Dengan mengikuti
tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya.
· Bagi pemerintah kolonial
Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Karena antara 1831-1871 Batavia
tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan punya hasil bersih 823 juta
gulden untuk kas di Kerajaan Belanda.
· Akibat tanam paksa ini, produksi beras
semakin berkurang, dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana
kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah, tahun
1850.
· Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah
mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada
tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di luar Jawa masih terus berlangsung
sampai 1915. Program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa
tanah dalam UU Agraria 1870.
Dampak Sistem Tanam
Paksa:
· Dampak terhadap bidang
pertanian:
Cultuurstelsel menandai dimulainya
penanaman tanaman komoditi pendatang di Indonesia secara luas. Kopi dan teh,
yang semula hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan
secara luas. Tebu, yang merupakan tanaman asli, menjadi populer pula setelah
sebelumnya, pada masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman
"tradisional" penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan
cengkeh. Kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat
merosotnya produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan
perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil komoditi pertanian, dan secara
umum peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Walaupun demikian,
baru setelah pelaksanaan UU Agraria 1870 kegiatan penelitian pertanian
dilakukan secara serius.
· Dalam bidang sosial:
Dalam bidang pertanian, khususnya dalam
struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani
kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan
ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara
penduduk dan desanya semakin kuat hal ini malahan menghambat perkembangan desa
itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya,
mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk
perkembangan kehidupan penduduknya.
· Dampak Bidang Ekonomi:
Dengan adanya tanam paksa tersebut
menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh
penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama
tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan
tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya
untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah
milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil
produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta
tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.
Akibat lain dari adanya
tanam paksa ini adalah timbulnya “kerja rodi” yaitu suatu kerja paksa bagi
penduduk tanpa diberi upah yang layak, menyebabkan bertambahnya kesengsaraan
bagi pekerja. Kerja rodi oleh pemerintah kolonial berupa pembangunan-pembangunan
seperti; jalan-jalan raya, jembatan, waduk, rumah-rumah pesanggrahan untuk
pegawai pemerintah kolonial, dan benteng-benteng untuk tentara kolonial. Di
samping itu, penduduk desa se tempat diwajibkan memelihara dan mengurus
gedung-gedung pemerintah, mengangkut surat-surat, barang-barang dan sebagainya.
Dengan demikian penduduk dikerahkan melakukan berbagai macam pekerjaan untuk
kepentingan pribadi pegawai-pegawai kolonial dan kepala-kepala desa itu
sendiri.
Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal
Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset
produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor
individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Sistem perekonomian
liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan
kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti
memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dsb.
Ciri-Ciri Sistem
Ekonomi Kapitalis Liberal:
·
Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
·
Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
· Masyarakat terbagi menjadi dua golongan,
yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
·
Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
·
Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
·
Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonom.
·
Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Keuntungan Sistem
Ekonomi Kapitalis Liberal:
- · . Menumbuhkan inisiatif dan kerasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pemerintahan
- Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian
- Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat
- Mengahsilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat
- Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
Sistem Ekonomi Era
atau Masa Pendudukan Jepang
Awal mula masa
pendudukan Jepang:
· Masa pendudukan Jepang di Indonesia
dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring
dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama
bangsa Indonesia.
· Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II,
Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan
pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris.
Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar
pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di
bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima
bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda.
· Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan
Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat
bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang
tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan,
mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan
hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran
Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Dampak Ekonomi di Era
Pendudukan Jepang:
·
Kegiatan ekonomi
diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan
bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang
menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak
lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada
ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan
menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
· Didirikannya kumyai yaitu koperasi yang
bertujuan untuk kepentingan bersama.
·
Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan
daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat
beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat
menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.
· Jepang menerapkan sistem pengawasan
ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan
tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang.
Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan
perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya.
Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan
perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon.
Sejarah perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa periode yakni :
- Pemerintahan
Orde Lama (1950-1996)
a. Masa Pasca Kemerdekaan
(1945-1950) Dikarenakannya baru menjadi sebuah Negara keadaan ekonomi keuangan
pada masa awal Indonesia merdeka amat sangat buruk disebabkan oleh inflasi dan
beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Sebelum
merdeka Indonesia memakai uang Negara jepang. Maka dari itu pada oktober 1946
pemerintah mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia). Akan tetapi karena
belanda memblokade ekonomi dunia dengan menutup pintu perdagangan luar negeri
mengakibadkan kekosongan kas Negara.
b. Masa demokrasi liberal
(1950-1957) Mekipun sudah lama merdeka tapi perekonomian Indonesia masih
belum juga memperlihatkan sebuah kemajuann yang signifikan dikarenakan
pengusaha pribumi masih belum dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Yang
akhirnya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
c. Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1967) Indonesia belum bisa mempelajari kondisi perekonomian Negara nya
sehingga lagi lagi sistem baru (sistem demokrasi terpimpin) pun belum mampu
memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia sehingga Indonesia mengalami
devaluasi atau nilai mata uang dan simpanan kas Negara dibekukan, serta
kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
- Pemerintahan
Orde Baru (1966-Mei 1998)
Pada awal pemerintahan
orde baru, pemerintah mempunyai kebijakan prioritas utama yaitu stabilitas
ekonomi dan politik. Dikarenakan pada awal kemerdekaan tersangkut masalah
inflasi maka pada masa orde baru pemerintah berorientasi pada pengendalian
inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
- Pemerintahan Transisi (Mei 1998-November 1999)
- Pemerintahan
Reformasi hingga Kabinet SBY (2000 – sekarang)
ANALISIS PEREKONOMIAN INDONESIA
Sistem perkonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun
organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi
dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor
produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua
faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di
pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua
sistem ekstrim tersebut.
Sistem perekonomian yang ada di indonesia ini mungkin
masih kurang baik, ditambah lagi dengan penanggulangan yang buruk, berbeda
dengan dengan sistem perekonomian di negara berkembang lainnya. Indonesia
merupakan negara berkembang yang perkembangannya sangat tidak signifikan dan
cenderung lambat. sehingga sulit meliat kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri
di bidang-bidang penting seperti Ekonomi, Pembangunan, Pertambangan, dan lain
sebagainya.
Menurut saya sistem perekonomian yang dianut Bangsa
Indonesia saat ini, sudah saatnya diganti dengan sistem perekonomian nasional,
karena tidak mampu lagi memenuhi tuntutan dan kesejahteraan rakyatnya.
Salah satu penyebab kemiskinan yang terus melanda
masyarakat Indonesia dari satu periode ke periode berikutnya, karena sistem
ekonomi itu sudah tidak mampu lagi menyahuti tuntutan kesejahteraan,
kemakmuran, keadilan dan sosial ekonomi masyarakat.
Korupsi yang sekarang ini tengah merajalela di kalangan pejabat Indonesia
harus ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan semua ini terjadi
karena Sistem Perekonomian Indonesia yang sangat buruk dan amburadul, terlalu
banyak fiktif dan ketidak transparan.
untuk itu saya pribadi menginginkan Sistem
Perekonomian yang baik bagi Bangsa Idonesia, agara dapat mensejahterakan
masyarakat khususnya diwilayah-wilayah yang masih belum tersentuh perbaikan
perekonomian.
DAFTAR PUSAKA
